![]() |
| Contoh Postingan yang beredar di facebook. |
Belakangan ini media sosial, khususnya Facebook, ramai membagikan kisah Adam Malik. Seorang tokoh bangsa yang disebut hanya berpendidikan setingkat sekolah dasar, tetapi mampu tampil di panggung dunia, bahkan dipercaya memimpin Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-26.
Kisah ini tentu membanggakan. Adam Malik adalah bukti bahwa kecerdasan, wawasan, kemampuan diplomasi, dan kepemimpinan tidak selalu lahir dari bangku perguruan tinggi.
Namun, di tengah ramainya unggahan tersebut, muncul satu pertanyaan yang menurut saya menarik untuk direnungkan: apakah keberhasilan Adam Malik dengan latar belakang pendidikan formal yang terbatas bisa dijadikan pembanding untuk menilai persoalan pendidikan pejabat publik pada zaman sekarang?
Menurut saya, tidak sesederhana itu.
Kita perlu memahami zaman ketika Adam Malik hidup.
Adam Malik lahir di Pematangsiantar, 22 Juli 1917. Artinya, ia lahir ketika Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda, sekitar 28 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan.
Pada masa itu, kesempatan memperoleh pendidikan tidak seperti sekarang. Sekolah belum tersebar luas, akses pendidikan masih terbatas, dan kesempatan mengenyam pendidikan lanjutan bukan sesuatu yang mudah bagi kebanyakan masyarakat pribumi.
Pendidikan Adam Malik tercatat meliputi Hollandsch-Inlandsche School (HIS), pendidikan agama di Madrasah, serta pembelajaran secara otodidak. Ia kemudian berkembang menjadi seorang wartawan, organisator, politikus, dan diplomat.
Ia bukan sekadar orang yang memiliki ijazah terbatas. Ia adalah sosok yang terus belajar melalui pengalaman, bacaan, pergaulan, perjuangan, dan perjalanan panjang dalam dunia politik serta diplomasi.
Bahkan, sebelum menjadi Wakil Presiden RI periode 1978–1983, Adam Malik telah memiliki rekam jejak panjang. Ia ikut mendirikan Kantor Berita Antara pada 1937, menjadi diplomat, menjabat Menteri Luar Negeri, dan ikut berperan dalam pendirian ASEAN.
Jadi, ketika Adam Malik berbicara di forum internasional, yang dibawanya bukan sekadar keberanian berbicara. Ada pengalaman, wawasan, dan perjalanan panjang yang membentuk kapasitas dirinya.
Jangan samakan keadaan tahun 1917 dengan tahun 2026.
Inilah bagian yang sering luput ketika kisah Adam Malik dibagikan untuk membandingkan persoalan politik masa kini.
Coba kita lihat Indonesia sekarang.
Kita sudah memiliki pendidikan dasar, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan semakin banyak masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan S1, S2, hingga S3.
Pendidikan dasar semakin luas jangkauannya. Pemerintah juga mengembangkan kebijakan wajib belajar 13 tahun, yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar serta menengah.
Anak-anak sekarang memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk belajar dibandingkan generasi yang hidup pada masa kolonial.
Karena itu, ketika kita membicarakan standar pendidikan pejabat publik hari ini, konteksnya tentu berbeda.
Kalau pada zaman Adam Malik kesempatan bersekolah hingga tingkat menengah saja belum merata, sekarang persoalannya bukan lagi semata-mata ketersediaan sekolah. Persoalannya juga menyangkut bagaimana seseorang memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh negara.
Lalu bagaimana dengan persoalan Gibran?
Nama Gibran Rakabuming Raka tentu tidak bisa dilepaskan dari perdebatan mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden.
Dalam persoalan ini, kita harus membedakan dua hal: kemampuan seseorang dalam memimpin dan kepatuhan terhadap persyaratan administratif serta hukum.
Keduanya sama-sama penting, tetapi bukan perkara yang sama.
Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara jelas menetapkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, atau sederajat.
Artinya, dalam sistem hukum yang berlaku sekarang, persyaratan pendidikan bukan sekadar soal gengsi akademis. Ada ketentuan yang harus dipenuhi.
Perkembangan terbaru hingga November 2026 bahkan memperlihatkan bahwa persoalan ini belum selesai menjadi perdebatan publik. Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019. Kementerian terkait kemudian mencabut surat tersebut sebagai tindak lanjut putusan MA.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA dalam persidangan perkara yang diperiksanya. Namun, permohonan untuk mendiskualifikasi Gibran tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.
Ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan pejabat publik bukan hanya tentang pintar atau tidak pintar, melainkan juga tentang aturan, dokumen, dan kepastian hukum.
Tentu saja, membandingkan Gibran dengan Adam Malik secara langsung juga tidak tepat. Keduanya hidup dalam zaman, sistem pendidikan, dan kerangka hukum yang berbeda.
Jangan gunakan sejarah untuk membenarkan semua keadaan hari ini.
Saya justru khawatir jika kisah Adam Malik hanya digunakan sebagai alat pembenaran bahwa pendidikan formal tidak penting.
Memang benar, ijazah tidak otomatis membuat seseorang cerdas. Gelar akademik tidak selalu menjamin kemampuan memimpin. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki gelar tinggi bukan berarti tidak memiliki kapasitas.
Tetapi kita juga tidak boleh menjadikan satu atau dua contoh tokoh besar masa lalu sebagai alasan untuk mengabaikan standar yang berlaku sekarang.
Kalau logika itu digunakan terus-menerus, kita bisa saja membenarkan berbagai kekurangan hanya dengan mengatakan bahwa dahulu ada tokoh besar yang berhasil meskipun tidak berpendidikan tinggi.
Padahal, kemajuan sebuah bangsa justru ditandai dengan semakin baiknya standar, semakin luasnya kesempatan pendidikan, dan semakin tertibnya penerapan hukum.
Kita patut menghormati Adam Malik bukan karena ia hanya bersekolah sampai tingkat tertentu, melainkan karena ia mampu membuktikan kualitas dirinya melalui karya, pemikiran, pengalaman, dan pengabdiannya kepada bangsa.
Namun, kita juga harus menghormati aturan yang berlaku sekarang. Jika negara sudah menetapkan persyaratan pendidikan tertentu bagi pejabat publik, maka persyaratan itu harus dipenuhi oleh siapa pun tanpa pengecualian.
Penutup: Menghargai masa lalu, bersikap adil terhadap masa kini.
Adam Malik adalah kebanggaan sejarah Indonesia. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa keterbatasan pendidikan formal tidak harus menjadi penghalang seseorang untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi bagi bangsa.
Tetapi zaman telah berubah.
Dahulu, seseorang yang mampu menyelesaikan pendidikan sekolah dasar mungkin sudah memiliki kesempatan yang tidak dimiliki banyak orang. Sekarang, ketika akses pendidikan semakin luas dan negara memiliki aturan yang lebih jelas, standar yang digunakan tentu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Jadi, jangan sampai kita terjebak dalam perbandingan yang tidak sebanding atau tidak apple to apple.
Menghormati Adam Malik tidak berarti kita harus menurunkan standar pendidikan pejabat masa kini. Sebaliknya, menjunjung tinggi pendidikan formal hari ini juga tidak berarti kita boleh meremehkan orang-orang hebat yang lahir dari generasi dengan segala keterbatasannya.
Sejarah harus menjadi pelajaran, bukan alat untuk membenarkan segala sesuatu.

0 Komentar
Komentar Anda